 |
| Surat Klarifikasi Status Tanah Tak Dijawab, Kuasa Hukum Sebut Akan Tempuh Jalur Hukum. Foto : Timbul Sitorus, S.H. |
FAKTA MAGAZINE — (TANGERANG KABUPATEN) Kantor Hukum Timbul Sitorus, S.H. & Rekan menyampaikan keprihatinan atas belum adanya tanggapan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang terhadap surat resmi yang telah disampaikan pada 1 Oktober 2026.
Surat tersebut berkaitan dengan permasalahan status hukum sebidang tanah yang saat ini menjadi objek pemeriksaan BPN Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.
Hal itu disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan di Tangerang, pada Rabu, 12 November 2026.
Permohonan Klarifikasi kepada BPN
Kuasa hukum menjelaskan, surat resmi tersebut disampaikan dengan maksud meminta klarifikasi, perlindungan hukum, serta kepastian mengenai status administrasi dan pertanahan atas objek tanah yang diduga bermasalah.
Dalam surat itu, pihaknya meminta BPN agar dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap status objek tanah milik kliennya, termasuk dokumen pertanahan dan kemungkinan adanya proses peralihan hak.
Menimbulkan Kerugian dan Ketidakpastian Hukum
Belum adanya tanggapan tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak dan kepentingan hukum klien.
Kuasa hukum memandang bahwa kepastian status tanah merupakan hal mendasar yang harus dijamin oleh negara melalui instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.
Meminta BPN Memberikan Penjelasan
Melalui siaran pers tersebut, Kantor Hukum Timbul Sitorus meminta Kepala Kantor Pertanahan terkait untuk:
1. Memberikan tanggapan resmi atas surat yang telah disampaikan
2. Menjelaskan status hukum dan administrasi objek tanah
3. Melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang tumpang tindih atau overlap
4. Memberikan penjelasan terhadap proses peralihan atau balik nama
5. Memastikan setiap tindakan administrasi pertanahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.
Siap Tempuh Langkah Hukum
Apabila tidak terdapat tanggapan atau penyelesaian yang memadai, pihak kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut, antara lain, menyampaikan pengaduan kepada instansi pengawas terkait dan menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan apabila diperlukan.
Penegasan
Kuasa hukum menegaskan bahwa tujuan permohonan tersebut bukan untuk menghambat proses administrasi pertanahan yang sah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan hak pihak yang berkepentingan.
“Kami berharap BPN Kabupaten Tangerang memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah,” tulis Timbul Sitorus, S.H., selaku kuasa hukum dalam siaran pers tersebut.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, pihak BPN Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan klarifikasi tersebut.
Sumber : Siaran Pers/TIM
